Warsanusantara.com – Kunjungan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA RI) ke Jombang memberi semangat bagi kerja-kerja pendampingan kasus perempuan dan anak korban kekerasan. Jum’at (3/4/2026)
Kunjungan kerja diawali dengan meninjau Sekolah Rakyat (SR) terintegrasi 8 di Mojoagung. Menteri PPPA ingin melihat secara langsung bagaimana pendidikan berbasis masyarakat mampu membangkitkan semangat dan cita-cita anak-anak untuk masa depan yang lebih baik. Hampir 2 jam ia berinteraksi, berdialok dengan anak-anak peserta didik sekaligus melihat hasil karya dan kreatifitas anak.
Kedatangan Menteri PPPA Dra. Hj. Arifah Choiri Fauzi, M.Si. disambut langsung Sekdakab Agus Purnomo, didampingi beberapa kepala Dinas terkait.
Menjelang sore rombongan menteri bergerak ke Unit Pelayanan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD-PPA) yang beralamat di jalan Urip Sumoharjo 45 Jombang. Rombongan disambut kepala UPTD beserta staff serta perwakilan lembaga mitra.
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) kabupaten Jombang Dr. dr. Ma’murotus Sa’diyah dalam pemaparannya menyampaikan laporan data kasus dalam penaganan UPTD-PPA dari tahun ke tahun sejak berdiri 2023. Berdasarkan data 2025 terjadi penurunan angka kasus yang cukup signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya.
Melalui Dinas yang ia pimpinan terus melakukan penguatan upaya pencegahan kekerasan ke sekolah-sekolah, pondok pesantren serta komunitas masyarakat.
Menurutnya kasus yang terjadi di Jombang masih didominasi tindak kekerasan seksual terhadap perempuan, bahkan ada trend kenaikan kasus pengaduan laki-laki korban kekerasan dalam rumah tangga.
“dari angka kasus yang ditangani masih didominasi kasus kekerasan seksual anak dengan korban perempuan maupun laki-laki, kekerasan fisik (bullying) anak di sekolah, kasus kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), bahkan kami juga menerima curhatan dari beberapa suami yang mengaku menjadi korban KDRT istri”, ungkapnya.
Dalam sambutannya, Menteri PPPA berharap UPTD PPA bisa menjadi garda terdepan dalam penanganan dan pendampingan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di kabupaten Jombang.
Terakhir sesi pertemuan, Menteri PPPA memuji layanan yang dikembangkan oleh UPTD-PPA jombang. ia menilai sangat baik dan bisa menjadi percontohan, mulai dari pendampingan korban hingga fasilitas penunjang, seperti layanan penjangkauan kasus, pendampingan hokum, psikologi hingga kantor yang dinilai sangat representatif.
Bahkan dirinya mengaku baru mendengar ada layanan periksa dokter antar jemput untuk kasus-kasus yang membutuhkan penanganan medis lanjut.
“saya baru dengar ada UPTD sampai melakukan layanan periksa dokter bagi korban antar jemput, tapi memang di setiap UPTD-PPA dilengkapi dengan fasilitas Mobil perlindungan (Molin) dan Motor Perlindungan (Torlin) dari KemenPPPA sebagai sarana penjangkauan langsung ke korban”, jelas menteri PPPA
Menurutnya ini merupakan bukti komitmen Pemkab Jombang dalam memberikan perlindungan yang cepat, tepat, tuntas dan humanis.
Menteri kelahiran Bangkalan yang akrab disapa Arifah ini menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam penangan kasus-kasus perempuan dan anak, sinergi dibutuhkan untuk semakin memberikan layanan secara menyeluruh.
Lebih lanjut ia meminta agar upaya edukasi kepada masyarakat terus ditingkatkan melalui program sosialisasi atau penyuluhan guna meningkatkan kesadaran masyarakat terutama keluarga sehingga kasus kekerasan bisa ditekan seminimal mungkin.
Dalam hal ini pihaknya juga mengenalkan layanan SAPA 129, telephone (Sahabat Perempuan dan Anak) yang merupakan layanan pengaduan resmi dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) Indonesia yang beroperasi 24 jam kali 7 hari, untuk menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Menurutnya Call SAPA 129 bertujuan untuk mempermudah akses bagi korban atau pelapor dalam melakukan pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sehingga bisa lebih cepat mendapatkan penanganan.
Selain SAPA 129 juga bisa melalui WhatsApp 08111-129-129, sebagai layanan pengaduan berbasis pesan singkat yang dijamin aman, rahasia serta respon cepat.
Masyarakat diimbau tidak ragu melapor jika menemukan kasus kekerasan dilingkungannya. Diharapkan, sinergi pusat dan daerah terus diperkuat sehingga Jombang mampu menjadi percontohan dalam upaya perlindungan perempuan dan anak secara optimal.
Dalam kunjungan ke UPTD-PPA, menteri PPPA juga menyempatkan dialok dengan salah satu korban kekerasan yang mengalami kehamilan, kepadanya menteri berpesan agar anak korban tetap kuat, semangat dan berharap tetap bisa melanjutkan sekolah.
Dalam kesempatan itu juga diserahkan bantuan dari kementerian kepada yang bersangkutan. (dn)
