Warsanusantara.com – Alat mesin Pertanian (alsintan) bantuan DPRD Jawa Timur yang diserahkan kepada kelompok tani Desa Sumbersari, Kecamatan Megaluh Raib..!, diduga dioper alihkan oknum perangkat Desa kepada Pihak Ketiga secara melawan Hukum.
AKP Robin Dimas Alexander, Kasat Reskrim Polres Jombang, menjelaskan bahwa Polisi sekarang sedang mendalami dugaan pengalihan alat mesin pertanian oleh oknum perangkat desa Sumbersari sendiri kepada pihak ketiga.
’’Bantuan Alsintan itu diduga dialih tangankan oleh perangkat desa kepada pihak ketiga,’’ ungkap Kasat Reskrim Polres Jombang, (26/1).
Polisi telah mengantongi sejumlah informasi penting terkait perpindahan combine harvester merek MAXXI Bimo 110 yang seharusnya dimanfaatkan kelompok tani. ’’Informasi soal perpindahan alat itu sudah kami dapatkan, dan sekarang masih dalam tahap penyelidikan,’’ ungkapnya
Pihaknya mengaku sedang melakukan pendalaman, Sejumlah saksi telah dimintai keterangan untuk mengungkap dugaan penyimpangan pengelolaan bantuan pemerintah tersebut.
’’Saksi-saksi sudah kami periksa. Kami juga berkoordinasi dengan Inspektorat untuk menghitung potensi kerugian negara,’’ terangnya.
Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, alsintan yang diperuntukkan bagi kelompok tani Desa Sumbersari diduga dipindahtangankan oleh perangkat desa.
Saat ini, proses penghitungan kerugian keuangan negara masih berlangsung. Hasilnya akan menjadi dasar penentuan langkah hukum selanjutnya. ’’Itu yang sedang kami tunggu, berapa potensi kerugian negaranya,’’ imbuhnya.
Menurutnya saat ditanya awak media, Robin mengatakan tidak menutup kemungkinan akan mengembangan kasus serupa di desa lain. ’’Sementara ini fokus kami di Desa Sumbersari dulu. Dan tidak menutup kemungkinan bantuan alsintan di wilayah lain juga akan kami telusuri,’’ ujarnya.
Bantuan alat dan mesin pertanian berupa combine harvester senilai lebih dari Rp 100 juta di Desa Sumbersari, Kecamatan Megaluh, dipastikan tidak dikuasai oleh kelompok tani penerima manfaat.
Eko Purwanto, Kabid Sarpras Pertanian Disperta. Mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil penelusuran dan monitoring evaluasi (monev), alat pertanian tersebut dinyatakan sudah tidak ada
’’Setelah dilakukan monev, ternyata combine tersebut sudah tidak ada dan tidak dikuasai kelompok tani penerima,’’ ungkap Eko Purwanto. (*)
