Jombang – Ketua DPRD Jombang turun mengambil inisiatif, mempertemukan antara Wali atlit Sepatu roda dengan KONI dan ketua Porserosi, Selasa (12/6/2025). Hal tersebut dilakukan merespon tuntutan para Wali atlit sepatu roda yang kecewa atas pencoretan tujuh atlit berpretasi dalam kontingan porserosi jombang.
Hadir dalam pertemuan itu Ketua KONI, Ketua Porserosi, wali atlit Sepatu roda, wali atlit wushu, bulu tangkis serta para atlit yang dicoret namanya dalam daftar kontingan Porprov jawa Timur 2025.
Secara bergantian para pihak diberikan kesempatan oleh Ketua DPRD jombang untuk berbicara guna mengetahui duduk persoalan yang sebenarnya terjadi.
Sebelumnya beredar kabar bahwa ada pencoretan secara sepihak terhadap tujuh atlit terpilih yang telah menjalani pemusatan latihan (Puslatkab) secara resmi yang diselenggarakan oleh Porserosi Jombang dengan pembiayaan dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) oleh KONI Jombang.
Wali atlit diwakili juru bicaranya Nanik Erva mempertanyakan kenapa sampai terjadi pencoretan sepihak atas tujuh atlit tanpa pemberitahuan, dan baru ia diketahui dari daftar nama yang dirilis KONI Jawa Timur pada tanggal 2 Juni 2025. Padahal sebelumnya berdasarkan data yang dimiliki serta hasil konfirmasi ke KONI jawa Timur masih berjumlah 11 atlit itu hingga tanggal 29 Mei 2025.
Mendapat pertanyaan itu ketua Porserosi Sutrisno, menerangkan bahwa pencoretan itu didasari atas pertimbangan telah dinonaktikannya club tempat bernaungnya para atlit imbas dari terjadinya muscablub yang dianggap illegal karena menyalahi AD/ART hingga mendemisionerkan ketua Poserosi.
Ada tiga club dari empat club yang dinonaktifkan gara-gara para pengurusnya telah melakukan muscablub dengan hasil melengserkan sutrisno dari jabatan ketua porserosi jombang. langkah itu dianggap menyalahi prosedur.
Nanik erva mengakui bahwa memang pernah terjadi muscablum karena kecewa dengan kepemimpinan sutrisno di porserosi serta dianggap diskriminatif dan otoriter, namun persoalan muscablum tersebut telah selesai difasilitasi KONI dengan pembatalan hasil muscablub.
Pembatalan itu dimuat dalam surat pernyataan yang ditanda tangani para pengurus Club dan wali atlit, sehingga sejak ditanda tanganinya surat pernyataan dari tiga club penyelenggara muscablum maka masalah sudah dianggap selesai dan hasilnya juga dianggap batal. Sebagai konsekwensinya posisi ketua Porserosi tetap dipegang sutrisno.
Sutrisno dalam pengakuannya didepan ketua DPRD ternyata tetap menganggap apa yang telah dilakukan tiga club adalah sebagai bentuk pembangkangan, dan akhirnya layak dinonaktifkan. Diantara kedua belah pihak sempat bersitegang, dan terjadi adu argumentasi panas diruang pertemuan.
Ketua DPRD Hadi Atmaji menengahi forum dengan berpesan meminta para pihak untuk menahan ego dan amarah. “ayo dalam forum ini kita saling berpikir bijak, apapun yang terjadi pada internal organisasi, jangan sampai mengorbankan kepentingan anak-anak yang berprestasi”, ujarnya.
Politisi PKB ini meminta masing-masing pihak melepaskan ego kepentingannya dan melihat dalam kacamatan lebih arif serta bijak terhadap potensi pengembangan prestasi atlit-atlit muda. Jangan sampai hanya karena alasan sakit hati atlit menjadi korban, sehingga namanya dicoret dan tidak bisa mengikuti Porprov yang akan digelar di malang tanggal 29 Juni – 5 Juli 2025.
Mohamad Sholahuddin, selaku ketua LPA Jombang sekaligus pengurus UPTD. PPA kab. Jombang menyampaikan keberadaannya dalam forum ini atas nama pembelaan hak-hak anak meminta para pihak Kolingdown dengan mengutamakan hak anak serta kepentingan terbaik bagi anak.
”Dalam perkara ini kami dalam posisi memperjuangkan hak anak yang menjadi atlit, bukan berpihak pada salah satu elemen yang berkonflik. Karier anak-anak yang berprestasi tidak boleh dibunuh hanya karena alasan sakit hati atas konflik di internal organisasi Porserosi, mari kita renungkan ! apakah kita rela anak-anak atlit yang tidak pernah tahu menahu perseteruan ini harus menanggung akibatnya”, tutur cak Sholah yang juga seorang Advokat di Jombang.
Sejenak suasana hening, selanjutnya kembali Hadi Atmaji meminta ada solusi dalam sengkarut persoalan ini dengan tanpa mengorbankan anak.
Sumarsono selaku ketua KONI Jombang, membuka opsi kemungkinan adanya penambahan kuota atlit. Menurutnya penambahan kuota itu sangat mungkin didapatkan walaupun pendaftaran sudah ditutup 31 Mei kemarin.”memang masing sangat mungkin kuota jumlah atlit itu bisa ditambah, namun harus melalui loby tingkat tinggi ke KONI jawa Timur”, ungkap Sumarsono.
Ia juga berpesan jika kuota penambahan itu berhasil didapatkan berapapun jumlahnya harus diterima tanpa menggeser enam atlit yang sudah terdaftar sebelumnya, dan permintaan itu diamini semua pihak yang hadir.
Forum akhirnya menghasilkan rekomendasi yang dibacakan ketua DPRD Jombang, bahwa KONI, Porserosi didampingi utusan dari DPRD akan melakukan loby ke KONI Jawa Timur agar diberikan kebijakan menambah jumlah atlit dalam kontingen sepatu roda.
“saya akan mengutus Wakil Ketua DPRD HM. Syarif Hidayatullah yang akrab disapa Gus Sentot untuk besok (Jum’at/13 juni) berangkat ke Surabaya guna kepentingan melakukan loby untuk mendapatlan penambahan jumlah atlit porserosi jombang ”, pungkas Hadi Atmaji.
Hingga berita ini diturunkan belum ada informasi lebih lanjut akan keputusan KONI jawa Timur. (*)
