Jombang – Pemerintah Kabupaten Jombang terus bekerja serius untuk merealisasikan Program Sekolah rakyat (SR), karena merupakan salah satu program unggulan pemerintah yang digagas Presiden Prabowo. Di Jombang sendiri, sejak pendaftaran dibuka peminat untuk tingkat SMP dan SMA membludak melebihi kuota sedangkan tingkat SD sebaliknya, sepi peminat.
Asisten I pemkab Jombang, Purwanto mengungkapkan antusias pendaftar untuk calon peserta didik tingkat SMP dan SMA membludak hingga melebih kuota yang disediakan. Langkah solusinya dalam hal ini pihaknya akan semakin memperketat penjaringan. “Setelah kami lakukan penjaringan, ternyata banyak yang mendaftar,” ucapnya saat dikonfirmasi awak media.
lebih lanjut Purwanto menjelaskan, untuk kuota Sekolah Rakyat ini memang dibatasi, sehingga tidak semua peserta didik yang mendaftar akan bisa masuk. Untuk tingkat SMP kuota yang disediakan 50 siswa, kuota yang sama juga bagi tingkat SMA yang 50 siswa.
“saat ini pendaftar sudah mencapai ratusan lebih. Untuk yang mendaftar di tingkat SMP ada 110 calon siswa. Sementara untuk SMA ada 95 calon siswa,” ungkapnya.
Kenyataan bertolak belakang dengan formasi SD, untuk tingkat SD sepi pendaftar dan terkesan kurang diminati.”Untuk tahun ajaran baru Juli nanti program SD ditiadakan karena peminatnya kurang,” jelas.
Melihat banyaknya pendaftar untuk tingkat SMP dan SMA yang melebihi kuota, Pemkab Jombangakan menerapkan pengetatan proses penjaringan. Penjaringan calon siswa sendiri diambil melalui data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) khusus desil 1 dan 2.
“Nanti dari hasil penjaringan itu bakal diperketat. Yang paling miskin 50 calon siswa ditambah 5 calon siswa cadangan,” ungkap Asisten I Pemkab.
Seleksi calon peserta didik juga akan dilakukan pemeriksaan kesehatan dan wawancara. Kemudian tahapan terakhir adalah kunjungan ke rumah calon siswa untuk melihat kondisi riilnya.
Sementara itu, menurut Ketua DPRD Jombang, Hadi Atmaji. adanya program Sekolah Rakyat (SR) di Kabupaten Jombang ini merupakan langkah positif dan besar manfaat bagi masyarakat jombang khususnya.
“Kalau dari sisi positif kita menilai, mengapa harus ada Sekolah Rakyat, karena negara ingin hadir ke masyarakat memberikan fasilitasi kepada yang miskin untuk bisa mengenyam pendidikan gratis dan berkualitas. Tentu memang tantangan cukup besar, kalau kita tidak paham keseluruhan terhadap konsep Sekolah Rakyat ini pasti akan negatif tanggapannya,” ujarnya.
Hadi menjelaskan, Sekolah Rakyat ini, jika dikelola secara baik kedepannya, pemerintah akan hadir langsung memenuhi kebutuhan dasar rakyat berupa pendidikan gratis berkualitas.
“Dengan asumsi seperti ini, di Kabupaten Jombang terdapat 302 desa 4 kelurahan, penduduknya lebih dari 1 juta. Kalau Sekolah Rakyat, jika memang ada SD, untuk kelas 1 SD, kita ambil 100 anak, kita menyeleksi dari 306 desa itu, masih bisa satu desa satu anak dan itu syarat ketentuan berlaku,” bebernya.
Hadi melanjutkan, semua proses harus dilewati sesuai prosedur. “Pasti harus ada seleksi, IQ nya bagaimana, minat anaknya bagaimana, karena kita memfasilitasi anak yang betul-betul semangat untuk bersekolah dan dari keluarga yang benar-benar tidak mampu,” pungkasnya. (*)
